Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul dalam Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema ‘Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045’ di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Foto : Farhan/Man

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul mengatakan pemerintahan yang demokratis akan bisa berjalan dengan baik apabila terjadi keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu, BK DPR RI berusaha menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia politik. Sehingga setiap apa yang dihasilkan dan dilakukan DPR akan memiliki dasar akademis yang kuat.

Oleh sebab itu, dalam Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema ‘Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045’ yang diprakarsai oleh BK DPR, dokumen yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya RPJP yang nantinya akan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Kegiatan ini penting dalam kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yo UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tentang pentingnya meaningful public participation. Dengan konteks ini, maka semua stakeholders yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang ini perlu terlibat didalamnya," ujar Sensi sapaan akrab Inosentius Samsul di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

"Dengan konteks ini, maka semua stakeholders yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang ini perlu terlibat didalamnya,"

Tema RPJPN 2025-2045 dinilai penting karena akan menjadi landasan untuk mencapai tujuan besar yaitu Indonesia berdaulat, maju dan berkelanjutan. "Untuk mencapai tujuan ini, kita harus bekerja sama dengan tekun dan saling dukung satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 memerlukan kerjasama dan kolaborasi efektif dari seluruh pemangku kepentingan," lanjutnya.

Dalam hal ini, BK DPR menjadi supporting system DPR berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dukungan yang diberikan menggunakan pendekatan penelitian dan bersifat akademis.

"Badan Keahlian berupaya menjembatani dunia akademik atau dunia riset kepada dunia politik dimana dua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbeda. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di bidang keahlian menjadi sangat dinamis dan penuh tantangan," urai Sensi. (mag,bia/aha)